Rotasi Pegawai DKI Tak Dadakan, Rano Karno Klarifikasi – Rotasi Pegawai DKI kembali jadi sorotan publik setelah komika Soleh Solihun mengkritik sistem mutasi pegawai Pemprov melalui akun media sosialnya. Ia menilai pelantikan dan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) terkesan mendadak dan membuat pegawai bingung. Kritikan itu langsung mengundang respons dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Rotasi Pegawai DKI Jadi Sorotan Komika
Dalam unggahannya, Soleh menyampaikan keluhan para pegawai yang mengaku baru mengetahui rotasi satu hari sebelum pelantikan. Menurutnya, idealnya ada masa transisi beberapa bulan, termasuk wawancara di tempat baru dan penilaian rekam jejak kerja. Ia juga meminta pimpinan daerah memastikan kepala dinas tidak memindahkan bawahan tanpa komunikasi yang layak.
Soleh mencontohkan, banyak pegawai yang tiba-tiba dipindahkan ke dinas yang dinilai tidak sesuai kompetensi. Kondisi itu dikhawatirkan menghambat kinerja dan menurunkan motivasi. Karena itu, ia meminta sistem informasi rotasi diperbaiki agar pegawai punya waktu beradaptasi dan mengetahui alasan mutasi dengan jelas.
Menanggapi kritik tersebut, Rano Karno menegaskan bahwa proses rotasi pegawai DKI tidak pernah dilakukan secara serampangan. Ia menyebut persiapan penempatan pejabat berlangsung cukup lama, bahkan berkisar enam bulan sebelum pelantikan digelar. Menurutnya, apa yang terlihat mendadak di permukaan sebenarnya hasil dari rangkaian proses yang panjang.
Rotasi Pegawai DKI Dijelaskan Bukan Keputusan Spontan
Rano menjelaskan, pemerintah provinsi harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan rotasi. Mulai dari kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja, hingga pemerataan talenta di tiap dinas. Ia mengakui kritik publik perlu didengar, namun menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan keputusan spontan yang diambil dalam waktu singkat.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menambahkan bahwa mutasi yang tampak tiba-tiba bukan hal baru di dunia birokrasi. Proses administrasi dan penilaian bisa memakan waktu, tetapi surat keputusan (SK) yang diterima pegawai sering kali muncul secara mendadak. Hal ini, menurutnya, wajar terjadi sepanjang prosedur sudah dijalankan dengan benar.
Yustin menekankan, yang harus diawasi adalah proses di balik terbitnya SK tersebut. Ia menolak anggapan bahwa rotasi pegawai dilakukan tanpa dasar. Menurutnya, sistem merit dan manajemen talenta di Pemprov DKI terus diperbaiki agar pejabat yang dipromosikan benar-benar sesuai kebutuhan jabatan dan rekam kinerjanya.
Pemprov DKI Janji Jaga Integritas dalam Mutasi ASN
Yustin juga mengingatkan bahwa rotasi pegawai DKI tidak boleh menjadi ajang praktik negatif, seperti jual beli jabatan, faktor suka dan tidak suka, ataupun penyimpangan lainnya. Jika ada dugaan pelanggaran dalam proses mutasi, ia mendorong agar laporan disampaikan ke inspektorat untuk ditindaklanjuti. Pemerintah daerah, katanya, berkewajiban menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Ia memastikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berkomitmen menjaga integritas manajemen SDM. Proses mutasi diklaim dibangun dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan kekeliruan, pemerintah siap melakukan perbaikan.
Pada akhirnya, polemik ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam kebijakan rotasi ASN. Di satu sisi, pemerintah perlu mengatur posisi pegawai demi efektivitas layanan publik. Di sisi lain, pegawai berhak mendapatkan penjelasan yang layak agar tidak merasa dipindahkan secara sepihak. Rotasi pegawai DKI diharapkan bisa menjadi contoh tata kelola birokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel.
Baca juga – Israel Bunuh Komandan Hizbullah, Iran Ancam Balasan Keras
Leave a Reply