Komisi V DPR RI menyoroti mahalnya tiket pesawat bencana Sumatera yang dibutuhkan untuk membawa relawan, tenaga medis, dan bantuan logistik ke daerah terdampak banjir dan longsor. Mereka meminta maskapai tidak memanfaatkan situasi darurat dengan menaikkan harga, tetapi justru menerapkan tarif normal bahkan bila perlu memberikan keringanan khusus.
Komisi V DPR Soroti Tiket Pesawat Bencana Sumatera
Dalam rapat kerja dan dialog dengan media, sejumlah anggota Komisi V menjelaskan bahwa laporan mengenai mahalnya tiket menuju wilayah bencana terus berdatangan. Padahal, mobilitas menuju Sumatera saat ini sangat krusial untuk mengirim bantuan dan mengangkut warga yang harus dievakuasi.
Komisi V menilai, maskapai seharusnya ikut merasakan tanggung jawab moral ketika negara sedang menghadapi bencana besar. Kebijakan komersial normal bisa ditunda sementara, diganti dengan kebijakan kemanusiaan demi mempercepat penanganan di lapangan.
Pertimbangan Kemanusiaan di Lokasi Bencana
Anggota DPR mengingatkan bahwa wilayah yang terdampak bencana tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga pergerakan cepat petugas dan relawan. Bila harga tiket melonjak, lembaga kemanusiaan, pemerintah daerah, maupun donatur akan kesulitan mengatur anggaran keberangkatan tim.
Dampak Lonjakan Harga bagi Warga
Selain relawan, warga yang ingin menjenguk keluarga atau mengevakuasi anggota keluarga ke kota lain juga ikut terdampak. Mereka harus memilih antara menunda perjalanan penting atau memaksakan diri membeli tiket yang jauh di atas kemampuan. Kondisi ini dinilai tidak adil karena terjadi saat masyarakat sedang berada dalam situasi sulit.
Usulan Pengawasan Harga Tiket Pesawat Bencana Sumatera
Untuk mencegah praktik tak wajar, Komisi V mendorong pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan khusus atas tiket pesawat bencana Sumatera. DPR meminta regulator memastikan tidak ada tarif yang melampaui batas atas, terlebih pada rute yang menghubungkan kota-kota besar dengan daerah terdampak banjir dan longsor.
Mereka juga membuka kemungkinan untuk menggelar rapat dengan operator bandara dan maskapai. Tujuannya, mencari skema yang tetap menguntungkan pelaku usaha namun tidak memberatkan penumpang. Bentuknya bisa berupa penambahan extra flight, penghapusan biaya tambahan tertentu, atau pemberian kuota kursi berharga khusus.
Dukungan bagi Relawan dan Korban di Sumatera
Komisi V DPR menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah bergerak cepat mengirim bantuan ke Sumatera. Namun mereka menegaskan, dukungan ini perlu diperkuat dengan kebijakan transportasi yang berpihak pada korban. Tanpa akses yang terjangkau, distribusi bantuan berpotensi terhambat dan masa pemulihan akan berjalan lebih lama.
Kolaborasi Pemerintah, Maskapai, dan DPR
DPR mendorong lahirnya komitmen bersama antara pemerintah, maskapai, dan lembaga kemanusiaan. Dengan koordinasi yang baik, penetapan tiket pesawat bencana Sumatera bisa diatur secara transparan, sehingga publik mengetahui bahwa tarif yang berlaku memang diprioritaskan untuk misi kemanusiaan.
Komisi V berharap kebijakan ini bisa segera diwujudkan, agar bantuan dan mobilitas masyarakat ke lokasi bencana berlangsung lancar, cepat, dan tidak terhambat biaya transportasi yang terlalu mahal.
Berita sport Terupdate hanya di https://pafibelawankota.org
Leave a Reply